, Solo - Mantan Presiden Jokowi Menjawab pertanyaan tentang gelarnya sebagai Sekretaris Jenderal PDIP. Hasto Kristiyanto mengajukan sanggahan atau penolakan dalam bentuk eksepsi selama persidangan perkara terkait suap serta penghalang-penghalang penyelidikan yang berlangsung pada hari Jumat, 21 Maret 2025. Seperti dikatakan oleh Jokowi, ini merupakan sesuatu yang umum.
Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka malahan menanyai kegunaan dari ancaman penghentian hubungan kerja apabila dulu timnya dipaksa untuk menggunakan cara tersebut supaya tidak dipecat. PDIP .
Dalam pembacaan eksepsi yang dilangsungkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, Hasto mengatakan bahwa dia pernah mendapatkan ancaman bakal disangkakan dan ditahan jika PDIP mencopot jabatan Jokowi.
"Hadi menerima tawaran dari perwakilan pemerintah yang menyatakan bahwa ia harus mengundurkan diri, dilarang untuk memberhentikan seseorang, atau nantinya aku akan dijadikan tersangka dan ditahan," jelas Hasto saat sidang tersebut berlangsung.
Merespons pernyataan Hasto pada rapat tersebut, Jokowi malah menanyai apa keuntungan atau kerugiannya baginya apabila saat itu tim mereka harus melakukan ancaman supaya tidak dikeluarkan dari PDIP. “Kalau kita ancam-ancaman untuk tidak dikeluarkan ini ada manfaatnya apa? Keuntungannya apa? Kerugian apa?” ungkap Jokowi ketika bertemu dengan para jurnalis di rumahnya yang berada di Solo, Jawa Tengah, pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2025.
Jokowi mengatakan bahwa ia diberhentikan dari PDIP adalah suatu hal yang wajar. Tentang masalah ini, menurutnya dapat dipertimbangkan dengan menggunakan akal sehat. "Diberhentikan juga merupakan sesuatu yang normal. Ada apa (dari untung-rugi-nya)? Cobalah pikirkannya dengan logika," ungkapnya.
Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus sebelumnya menyebutkan bahwa ada perwakilan tertentu yang bertemu dengan pihak partai satu hari sebelum keputusan PDIP tentang penendegan status Jokowi sebagai anggota kadernya. Pernyataan tersebut dikemukakan Deddy saat memberikan keterangan pada konferensi pers di Gedung DPP PDIP, Jakarta, Rabu, 12 Maret 2025.
Deddy menyampaikan bahwa perwakilan tersebut berharap PDIP tidak melepaskan Jokowi, sedangkan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, diinstruksikan untuk mengundurkan diri. Dia menjelaskan, "Pada sekitar tanggal 14 Desember, terdapat perwakilan yang bertemu dengan kami dan menyebutkan bahwa Sekjen (Hasto) harus mundur."
Deddy mengatakan bahwa perwakilan itu adalah orang dengan wewenang besar. Akan tetapi, dia tidak mau membocorkan identitasnya.
Amelia Rahima Sari berpartisipasi dalam penyusunan makalah ini.
Silahkan berkomentar biar rame :D