, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan capaian anggaran penerimaan dan pengeluaran negara ( APBN Hingga Februari 2025, bendahara negara menyatakan bahwa sampai akhir bulan tersebut, Anggaran Pendanaan Belanja Negara (APBN) tercatat memiliki defisit sebesar Rp 31,3 triliun atau setara dengan 0,13% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
“APBN 2025 didesain dengan defisit Sebesar Rp 612,2 triliun, sehingga defisit ini tetap berada dalam batas sasarannya sesuai dengan APBN," ungkap Sri Mulyani saat berbicara di kantor Kementerian Keuangan pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025.
Sebagaimana telah diketahui, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun ini diharapkan mencapai 2,53% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit muncul ketika pengeluaran melebihi pendapatan. Menurut Rancangan APBN 2025, pihak berwenang bertujuan mengalokasikan belanja negara senilai Rp 3.621,3 triliun serta pendapatan negara sebanyak Rp 3.005,1 triliun. Oleh karena itu, defisit perencanaan anggaran diperkirakan akan dibatas pada jumlah Rp 616,3 triliun.
Sri Mulyani menyampaikan bahwa hingga akhir Februari, realisasi belanja pemerintah mencapaiRp 348,1 triliun."Hingga bulan lalu, total belanja negara tercatat senilai Rp 348,1 triliun atau setara dengan 9,6% dari anggaran yang telah ditetapkan untuk seluruh tahun," jelasnya.
Pada saat yang sama, total pendapatan negara sampai dengan akhir Februari telah mencapai angka Rp 316,9 triliun. Pendapatan dari sektor perpajakan berjumlah Rp 240,4 triliun, di mana komponen utamanya adalah pajak senilai Rp 187,8 triliun serta penerimaan bea dan cukai sebanyak Rp 52,6 triliun. Di sisi lain, pendapatan negara bukan pajak (PNBP) berhasil diraih sekitar Rp 76,4 triliun.
Kepatuhan terhadap pembayaran pajak mendapat perhatian besar, terutama sesudah adanya tantangan yang timbul karena penggunaan sistem Coretax. Sri Mulyani menyatakan bahwa sampai dengan bulan Februari, pendapatan dari sektor pajak telah mencapai angka Rp 187,8 triliun. "Ini setara dengan 8,6% dari total sasaran," tambahnya.
Laporan APBN KiTa (Kinerja dan Fakta), yang umumnya dirilis oleh Kementerian Keuangan antara minggu kedua atau ketiga setiap bulannya, kali ini diluncurkan lebih lambat. Sri Mulyani baru saja meresmikan rilisan laporan kinerja APBN untuk tiap bulan pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025. Laporan itu mencerminkan perhitungan realisasi anggaran dari dua bulan pertama tahun 2025 yaitu Januari dan Februari.
Silahkan berkomentar biar rame :D