.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah belum juga mengumumkan peluncuran Rencana Bisnis Pengadaan Energi Listrik (RUPTL) untuk Tahun 2025 hingga 2034.
Sebelumnya, dalam catatan , Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa RUPTL untuk periode 2025-2034 direncanakan dirilis di akhir bulan Januari tahun 2025.
"belum terbit. Masih satu minggu lagi," ungkap Bahlil saat berada di kantor Kementerian ESDM, Jumat (17/1).
RUPTL yang berlangsung selama satu dekade ini direncanakan bakal mencakup peningkatan kapasitas pembangkit listrik menjadi 71 gigawatt (GW). Namun demikian, sampai saat ini, tujuan dari RUPTL tersebut belum tercapai. belum juga terbit.
Melihat 'ngaret'-nya pengumuman RUPTL, Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menyebut terdapat tiga faktor potensial yang mencegah naskah tersebut untuk segera diimplementasikan.
"Pertama, "dinamika situasi makro ekonomi serta aspek fiskal yang memengaruhi perencanaan pembangunan pusat tenaga listrik baru," jelas Bhima.
Faktor kedua ialah pemerintah dianggap masih membutuhkan kepastian lebih jauh. Just Energy Transition Partnership (JETP) yang telah mentransfer kekuasaan kepemimpinannya dari AS kepada Jerman.
"Terakhir, mengenai keseriusan pemerintah dalam mendukung percepatan transisi energi, apakah mereka benar-benar berkomitmen atau hanya menerapkan pendekatan yang lebih hati-hati," jelasnya.
Senada, Ketua METI Indonesia (Masyarakat Energi Terbarukan), Bobby Gafur Umar, menyampaikan bahwa Mengingat situasi global yang luas serta strategi untuk meningkatkan bagian EBT pada Rencana Usaha Perusahaan Listrik Terkait Langkah Baru, perlu dilakukan upaya agar dapat mengundang modal asing berupa Investasi PMA. Investasi Dalam Negeri ( PMDN) dari sektor swasta untuk bisa masuk.
"Investasi dalam sektor energi berbasis terbarukan perlu mematuhi kriteria ekonomis investasi karena biaya awal untuk investasi jenis ini cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan harga jual listrik," katanya.
Menyangkut masalah tersebut, Gafur menyebutkan bahwa penting adanya berbagai insentif pajak maupun keuangan. tax holiday seperti ini agar dapat menggaet lebih banyak investor.
"Nilai carbon credit Dari proyek-proyek energi terbarukan ini pun perlu dirasakan manfaatnya oleh para investor. Oleh karena itu, tidak seluruh nilai karbon dapat dimiliki PLN," jelasnya.
"Diperlukan pula jaminan hukum yang pasti bagi investasi di sektor energi berkelanjutan untuk mengurangi aspek risikonya," katanya.
Potensi Energi Baru dan Terbarukan di Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik Meningkatkan Kemandirian dari Bergantung pada Batubara
Pakar energi dari Energy Shift Institute, Putra Adhiguna menyebut bahwa tujuan mencapai 71 GW daya terbarukan dalam dekade mendatang adalah sasaran yang sangat menantang.
"Besar harapan ditujukan untuk daftar proyek yang dapat dipastikan sukses dalam rentang waktu 1 sampai 3 tahun mendatang," jelasnya.
Jika dibandingkan dengan RUPTL periode 2021-2030 atau yang disebut juga dengan RUPTL hijau, rencana pembangkit baru ini meningkat 30,4 GW dari target sebelumnya 40,6 GW.
Sasaran untuk membangun pembangkit tenaga terbarukan ini diharapkan dapat mendorong pergeseran kebutuhan batubara sebagai sumber daya utama penghasil listrik di Indonesia selama 10 tahun mendatang.
Maka dari itu, Putra mengatakan PLN harus bersikap terbuka tentang strategi mereka untuk tetap beroperasi selama 10 tahun mendatang karena saat ini tidak ada dana segar yang masuk untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) tambahan.
Memanjangkan umur pembangkit listrik tenaga uap melalui pilihan-pilihan yang kelihatannya saja menguntungkan cofiring, menurutnya hal itu dapat membebankan biaya operasional tanpa menyediakan solusi untuk PLN.
Dia juga menyebutkan bahwa ESDM dan PLN harus menentukan sasaran jangka pendek yang sinkron untuk mewujudkan tujuan 71 GW daya listrik dari energi terbarukan itu.
"Jangan usik terlalu lama tentang tujuan 20 tahun tersebut. Berbagai investor punya periode tunggu sendiri, dan jika peluang investasi tak pasti, mereka bakal beralih ke negera lain," demikian katanya.
Silahkan berkomentar biar rame :D