, JAKARTA - Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana, mengecam pernyataan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang menyampaikan bahwa Jakarta terbuka bagi siapa saja.
Pernyataan publik Pramono itu bertujuan untuk orang-orangan dari luar kotanya yang berencana mengunjungi Jakarta pasca Lebaran Idulfitri tahun 2025.
Justin mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus lebih berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakatnya.
Lebih dari itu, saat ini masih terdapat sejumlah besar penduduk Jakarta yang kehidupannya berada di bawah garis kemiskinan.
"Mutu kehidupan masyarakat kita tetap terdapat berbagai hal yang mengkhawatirkan, seperti ketimpangan dalam penyebaran ilmu pengetahuan, angka pengangguran yang tinggi, dan perencanaan wilayah yang kurang baik," kata Justin di dalam pernyataannya pada hari Jumat (4/4).
Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), proporsi warga yang hidup dalam kemiskinan di Jakarta berada pada level 4,14 persen, yaitu sekitar 449,07 ribu jiwa.
Angka tersebut mengalami penurunan bila dibandingkan dengan periode Maret 2024 dimana tingkat kemiskinan di Jakarta mencapai 4,3 persen, yang setara dengan 464,93 ribu jiwa.
Jumlah warga jakarta yang menganggur tahun lalu sebanyak 354.496 orang.
Berdasarkan data yang dimaksud, Sekretaris Komisi E tersebut mengharapkan Pemerintah Provinsi DKI untuk lebih berfokus pada pelayanan langsung kepada warganya sendiri daripada membuka diri terhadap pendatang.
"Jangan undang penduduk dari luar, ada cukup banyak warga Jakarta yang belum mendapat perhatian," ujarnya.
Pramono Anung sebelumnya menyatakan bahwa dia tidak menghalangi orang yang berasal dari luar kota untuk datang ke Jakarta pasca lebaran.
Pram mengatakan hal tersebut ketika merayakan perjalanan pulang bebas biaya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di area barat Monumen Nasional, Gambir, Jakarta Pusat, pada hari Kamis (27/3).
Pramono menyebut bahwa mereka tidak akan melaksanakan operasi penegakan hukum terhadap orang-orang yang baru datang.
"Bagi siapa pun yang berencana untuk kembali pulang ke Jakarta, terutama pendatang baru, pemerintah Jakarta menegaskan bahwa mereka tidak akan melaksanakan operasi penertiban," kata Pramono.
Meskipun demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinannya masih akan melaksanakan pemeriksaan terkait masalah penduduk.
"Dan hal tersebut akan dikerjakan oleh Dukcapil sebagai bagian dari proses Administrasi Kependudukan yang berlaku serta untuk mengatur kedatangan siapa pun di Jakarta," terangnya. (mcr4/jpnn)
Apakah Kamu Telah Melihat Videonya Yang Baru Ini?
Silahkan berkomentar biar rame :D